Tokoh Masyarakat Gayo Lues Dukung Penuh Polri di Bawah Komando Langsung Presiden

INDONESIA NEWS 24

- Redaksi

Selasa, 27 Januari 2026 - 14:09 WIB

5033 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Drs. H. Jamaluddin Ilyas, M.M.

Dalam sistem presidensial, penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah Presiden merupakan pilihan kelembagaan yang tepat dan rasional. Posisi ini memberikan kejelasan garis komando, akuntabilitas, serta menjamin efektivitas pengambilan keputusan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Polri sebagai alat negara memiliki tugas strategis yang menuntut kecepatan respons dan koordinasi yang kuat. Penempatan di bawah kementerian berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan menghambat respons kepolisian dalam menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks. Dalam konteks kamtibmas, keterlambatan tindakan dapat berdampak langsung pada stabilitas dan rasa aman masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden lebih terjaga independensinya dari kepentingan sektoral. Independensi tersebut merupakan prasyarat penting bagi penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan. Kepolisian harus berdiri di atas semua golongan dan bekerja semata-mata untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Pengalaman empiris di daerah menunjukkan bahwa kejelasan kewenangan dan komando sangat menentukan efektivitas kerja Polri. Di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang beragam, kehadiran dan respons cepat kepolisian menjadi faktor utama terpeliharanya ketertiban umum.

Oleh karena itu, saya mendukung penuh agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini harus diiringi dengan komitmen berkelanjutan untuk memperkuat reformasi internal Polri, meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik sebagai fondasi utama keamanan nasional. (*)

Berita Terkait

Ketika Regulasi Tak Lagi Bermakna di Hadapan PMA
Plang Larangan Tak Bertaji, Aktivitas PT Hopson Masih Terlihat dan Kepercayaan Publik Terhadap Pengawasan Menurun
Limbah Hilang Setelah Kasus Ramai Dibahas, Masyarakat Curiga Ada Upaya Menutup Fakta di Balik Polemik PT Rosin
Dugaan Pelanggaran Berlapis PT Rosin Chemicals Indonesia Menjadi Ujian Berat bagi Ketegasan Penegakan Hukum di Aceh
PT Rosin Chemicals Indonesia Diduga “Kibuli” Puslabfor Mabes Polri, Perlibas Gayo Minta Penegakan Hukum Lingkungan Secara Tegas
Dugaan Operasi PT Hopson Berulang, Publik Sebut Negara Seolah Absen Saat Aturan Dilanggar
Meski Dibekukan Pemerintah, PT Hopson Diduga Tetap Aktif dan Tantang Ketegasan Negara di Gayo Lues
Produksi Ilegal PT Hopson Terus Berjalan, Di Mana Ketegasan Pemerintah?

Berita Terkait

Minggu, 15 Maret 2026 - 12:01 WIB

Desakan Penyelidikan Dana Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Menguat, Kaperwil Mitrapolisi Aceh Minta APH Bertindak

Senin, 9 Maret 2026 - 17:49 WIB

Pengadaan Sapi Meugang Rp7,5 M Tanpa Penimbangan Disorot, Nana Thama dan Tim Investigasi AWPI Minta Aparat Hukum Usut Tuntas

Rabu, 7 Januari 2026 - 13:08 WIB

Sebulan Lebih Pasca Banjir Bandang Aceh Timur, Ketua PW FRN Aceh Soroti Masih Banyak Warga Bertahan Tanpa Peralatan Dapur Jelang Bulan Suci Ramadhan

Berita Terbaru

GAYO LUES

Ketika Regulasi Tak Lagi Bermakna di Hadapan PMA

Kamis, 4 Jun 2026 - 18:00 WIB